Penilaian dan Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Penciptaan Good Governance

a. Penilain Kinerja

             Setelah suatu sistem pengelolaan keuangan terbentuk, perlu disiapkan suatu alat untuk mengukur kinerja dan mengendalikan pemerintahan agar tidak terjadi KKN ( Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), tidak adanya kepastian hukum dan stablitas politik, dan ketidakjelasan arah dan kebijakan pembangunan.

             Pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas, seperti halnya akuntabilitas memiliki kaitan erat dengan NPM. Untuk mendapatkan mekanisme akuntabilitas diperlukan manajemen kinerja yang didalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja, pelaporan kinerja dan mekanisme reward and puishment. indikator kinerja yang baik mempunyai karakteristik relevant, unambiguous, cost-effective, dan simple serta berfungsi sebagai sinyal atau alarm yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang memerlukan tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut.

Fokus pengukuran kinerja terdiri dari tiga hal yaitu produk, proses dan orang (pegawai dan masyarakat) yang dibandingkan dengan standar yang ditetapkan dengan wajar yang dapat berupa amggaran atau target, atau adanya pembanding dari luar. Hasil perbandingan digunakan untuk mengambil keputusan mengenai kemajuan daerah, perlunya mengambil tindakan alternatif, perlunya mengubah rencana dan target yang sudah ditetapkan apabila terjadi perubahan lingkungan.

Selama ini, sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, dan sumber kebocoran dana. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama dalam pengukuran kinerja value for money, efisiensi dapat dapat dibagi menjadi dua yakni efisiensi alokasi alokasidan efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumberdaya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. Kedua efisiensi tersebut merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat apabila dilaksanakan atas pertimbangan keadilan dan keberpihakan terhadap rakyat.

Kampanye implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik perlu gencar dilakukan dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan good governance. Implementasi konsep tersebut diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik dengan meningkatkan efektifitas layanan publik, meningkatkan mutu layanan publik, menurunkan biaya layanan publik karena hilangnya inefisiensi, dan meningkatkan kesadaran akan penggunaan uang publik.

Adapun prinsip pemilihan unsur kinerja meliputi :

1.      Evaluasi kembali unsur yang ada.

2.      Mengukur kegitan yang penting tidak hanya hasil keseluruhan.

3.      Pengukuran harus memotivasi tim kerja untuk pencapaian tujuan.

4.      Proses pengukuran merupakan perangkat yang terintegrasi.

5.      Fokus pengukuran harus melibatkan akuntabilitas publik

Pengukuran kinerja biasanya dilakukan untuk aspek-aspek berikut :

1. Aspek financial, Aspek financial meliputi anggaran atau cash flow.
2. Kepuasan pelanggan/masyarakat.
3. Operasi dan pasar internal.
4. Kepuasan pegawai.
5. Kepuasan komunitas dan share holders.
6. Waktu.