Menurut Revision Baswir (2000:21) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai berikut: ”Akuntansi pemerintahan adalah bagian dari mikro yang berfungsi mencatat serta melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran ”.
Menurut Bahtiar Arif (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai berikut:
Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah sistem penafsiran atas informasi keuangan.
Pada umumnya tujuan akuntansi pemerintahan adalah menyajikan informasi bagi para pengambil keputusan tentang kejadian-kejadian ekonomi yang penting dan mendasar serta membantu mempersiapkan informasi tentang bagaimana cara mereka mengalokasikan sumber-sumber yang serba terbatas seperti modal, tenaga kerja, tanah dan bahan baku guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Sedangkan kedalam (bagi manajemen) adalah bagaimana mereka mengalokasikan sumber-sumber dana dan berbagai proyek alternatif sehingga menyebabkan manajemen mengambil keputusan atas dasar perasaan dan bukan atas dasar rasionalitas.
Menurut Abdul Halim (2004:29) akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan yaitu :
1. Pertanggungjawaban (accountability and stewardship)
Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.
2. Manajerial
Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.
3. Pengawasan
Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.
Perkembangan akuntansi pemerintahan tidaklah secepat akuntansi bisnis, salah satu penyebabnya adalah ketergantungannya pada sistem politik yang berlaku. Akan tetapi akhir-akhir ini tuntutan masyarakat menjadikan akuntansi pemerintahan harus berubah. Tuntutan akuntabilitas bernegara yang semakin kencang menuntut pula peranan akuntansi pemerintahan harus betul-betul mampu menjawab persoalan tersebut.
Adapun peranan dari akuntansi pemerintahan dikemukakan Bahtiar Arif (200:10) yaitu :
1. Membuat keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas, termasuk identifikasi bidang keputusan yang rumit dan pemantapan tujuan serta sasaran organisasi.
2. Mengarahkan dan mengendalikan secara efektif sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.
3. Menjaga dan melaporkan kepemilikan atas sumber daya yang dikuasai oleh organisasi.
Pengelolaan keuangan dalam suatu pemerintahan tidak selalu berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis hal ini dibuktikan dengan kebocoran keuangan atau anggaran hal demikian tentu berpengaruh pada upaya pencitraan pemerintah yang selama ini sudah menjadi konsensus semua pihak, apa yang diinginkan oleh masyarakat umum dari pemerintah terkadang kontradiksi dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah terutama dalam pengelolaan keuangan.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi akuntansi pemerintahan dikemukakan Bahtiar Arif (2002:6) adalah sebagai berikut :
1. Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan sangat mempengaruhi akuntansi pemerintahan. Didalam sistem monarchi atau kerajaan, akuntansi pemerintahan banyak dipengaruhi oleh raja jika dibandingkan dengan sistem demokrasi parlementer atau presidentil yang banyak dipengaruhi oleh lembaga eksekutif dan legislatif yang mengalami chek and balance.
2. Sifat Sumber Daya
Sumber daya akuntansi pemerintahan bersifat tidak berhubungan langsung dengan hasilnya. Seorang warga yang menyetorkan pajak tidak mengharapkan kontak prestasi langsung dan kontribusi tersebut. Berbeda dengan akuntansi bisnis yang sumber dayanya terkait secara langsung dengan hasilnya seperti adanya dividen.
3. Politik
Akuntansi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh politik sebagai contoh adalah anggaran yang sarat aspek politik . anggaran diartikan sebagai alat politik, maka dalam proses persetujuan anggaran, terjadi negoisasi politik antara lembaga legislatif yang terdiri dari wakil politik dan pemerintah.
Sasaran pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi dalam pengelolaan keuangan manajemen. Organisasi bisnis bertujuan meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan laba dan arus kas hasil operasi secara berkelanjutan. Sedangkan pemerintahan memiliki tujuan secara umum untuk mensejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, rakyat membuat aturan umum yang harus dipatuhi pemerintah, berupa kontribusi atau Undang-Undang Dasar dan Undang-undang peraturan-peraturan lainnya.
Meskipun tujuan kedua organisasi berbeda, tujuan akuntansi bisnis pada hakikatnya adalah sama, yaitu memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan oleh organisasi kepada para penggunanya dalam rangka pengambilan keputusan.
Aktifitas organisasi pemerintah dilakukan semata-mata untuk menyediakan layanan dan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang, laba bukan merupakan orientasi utama. Hal ini sangat berbeda dengan organisasi financial karena tingkat keberhasilan organisasi diukur dari laba yang diperolehnya. Karena laba bukan merupakan orientasi utama, organisasi pemerintah tidak mengadakan perhitungan dan pelaporan laba rugi.
0 Komentar:
Posting Komentar